PERNYATAAN SIKAP "TRAGEDI IDUL FITRI BERDARAH DISTRIK KARUBAGA KABUPATEN TOLIKARA PAPUA" GERAKAN UMAT ISLAM BERSATU (GUIB) JATIM

Menyikapi kasus pembubaran Shalat Idul Fitri yang disertai pengusiran, penyerangan, pelemparan terhadap jamaah Shalat dan pembakaran terhadap Masjid Baitul Muttaqin oleh Gerombolan Pengacau Keamanan – Gereja Injili di Indonesia (GPK- GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli, maka Gerakan Umat Islam Bersatu Jawa Timur (GUIB Jatim), lembaga dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI Jatim) yang beranggotakan ormas-ormas Islam di Jawa Timur mengadakan pertemuan terbatas membahas persoalan tersebut diatas.

Untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan UUD 1945, dibutuhkan iklim yang kondusif bagi terciptanya keamanan, ketenteraman, kedamaian dan ketertiban masyarakat , oleh karena itu kami menghimbau kepada Pemerintah dan Instansi terkait agar tegas dalam bertindak untuk menjadikan Gerombolan Pengacau Keamanan – Gereja Injili di Indonesia (GPK- GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli sebagai pelaku tindak pidana kekerasan berbasis agama dan intoleransi agama dalam rangka mencegah terjadinya konflik dimasyarakat, oleh karena itu kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut :

Kami mengutuk keras aksi premanisme atas nama agama yang dilakukan oleh Gerombolan Pengacau Keamanan – Gereja Injili di Indonesia (GPK- GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli yang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang secara demonstratif menghancurkan Empat Pilar Negara; Pancasil, UUD ’45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI serta menjadi faktor pemicu munculnya konflik SARA.
Kami menyesalkan terjadinya kasus ini dan berharap agar tidak terulang lagi kasus serupa di kemudian hari, oleh karena itu kami mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah produktif dalam rangka mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap Islam dan umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mendesak majelis agama dan para tokoh agama kristen untuk serius mendidik umatnya agar menghargai hukum dan toleransi yang diberikan oleh kaum muslimin, bertanggung jawab atas kekerasan dan kebrutalan yang dilakukan oleh umatnya, serta tidak berlepas diri dari tragedi pengusiran, Penyerangan, pelemparan dan pembakaran serta penjarahan yang menimpa umat Islam distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Papua-Irian Jaya Indonesia.
Meminta majelis agama dan para tokoh agama Kristen agar menangkap, mengadili dan meminta pertanggung jawaban atas surat provokatifnya, memberi sanksi tegas dan menyerahkan kepada aparat keamanan sebagai aktor intelektual atas tragedi pengusiran, Penyerangan, pelemparan dan pembakaran serta penjarahan yang menimpa umat Islam distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Papua-Irian Jaya Indonesia.
Mendesak pemerintah pusat untuk menegur dengan keras dan melakukan tindakan tegas terhadap terhadap aparatur pemerintah dan pimpinan daerah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atas tragedi pengusiran, Penyerangan, pelemparan dan pembakaran serta penjarahan yang menimpa umat Islam distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Papua-Irian Jaya Indonesia.
Pemerintah harus berani dalam menangani kasus yang terjadi tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi faktor penyebab yang menjadi penyulut terjadinya konflik adalah merupakan provokator yang melakukan teror dan kekerasan mental, oleh karena itu harus ditangani secara komprehensif dan ditetapkan sebagai provokator atas tragedi pengusiran, Penyerangan, pelemparan dan pembakaran serta penjarahan yang menimpa umat Islam distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Papua-Irian Jaya Indonesia.
Kami mendorong agar Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus tersebut secara obyektif, professional dan proporsional demi terciptanya situasi yang kondusif bagi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Mendesak agar Kepolisian melakukan Proses penegakan hukum dengan baik dan benar, menjunjung tinggi keadilan serta memegang teguh prinsip kesamaan derajat dihadapan hukum serta menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dengan baik dan mengklasifikasikan kejahatan mereka sebagai Extra Ordinary Crime, oleh karena itu penanganannya harus melibatkan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di daerah.
Kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kemungkinan – kemungkinan adanya upaya untuk memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk merusak atmosfir kehidupan yang kondusif bagi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Pernyataan sikap ini adalah merupakan sikap bersama Organisasi Massa Islam.